Sejarah dan Dinamika Agraria Negara kita…

Sebuah tonggak sejarah agraria yang panjang di Negara Indonesia kita..

Untuk memahami dinamika permasalahan agraria yang sangat kompleks, maka diperlukan pemahaman sejarah yang komprehensif dari perjalanan sejarah agrarian di suatu masyarakat khususnya di Indonesia yang saat ini akan kita bahas. Tetapi pembahasan ini hanya merupakan kilas balik tentang moment-moment penting yang membawa implikasi pada kondisi agrarian di Indonesia. Seperti diketahui pada zaman colonial di Indonesia, terdapat dualisme atau lebih baik pluralisme di bidang hokum agrarian. Ada tanah-tanah yang termasuk dalam suasana hukum eropa di samping tanah-tanah yang termasuk suasana hukum adat. Kita mengenal apa yang disebut orang tanah-tanah eropa atau tanah-tanah barat dan tanah-tanah Indonesia atau tanah-tanah adapt. Di samping itu masih ada lagi tanah-tanah yang dinamakan tanah-tanah Tionghoa, misalnya landerijenbezitsrecht, yaitu hak yang dengan sendirinya diperoleh seorang timur asing pemegang hak usaha di atas tanah partikelir, yang sewaktu-waktu dapat dibeli kembali oleh pemerintah. Pada zaman colonial ada tanah-tanah dengan hak-hak barat, misalnya tanah eigendom, tanah erfpacht, tanah postal dan lain lain, tetapi ada pula tanah-tanah yang dikenal dengan hak-hak Indonesia, misalnya tanah-tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah gogolan, tanah bengkok, tanah agrarisch eigendom, dan lain lain. Yang pertama lazim disebut tanah-tanah barat atau tanah-tanah eropa dan hamper semuanya terdaftar pada kantor pendaftaran tanah menurut Overschrijvingsordonnantie atau ordonasi balik nama (S. 1834-27) dimuat di dalam Engelbrecht tahun 1954 halaman 570 dan selanjutnya tanah-tanah barat ini tunduk pada ketentuan-ketentuan hokum agraria barat, misalnya mengenai cara memperolehnya, peralihannya, lenyapnya (hapusnya), pembebanannya dengan hak-hak lain dan wewenang serta kewajiban-kewajiban yang empunya hak. Tanah-tanah Indonesia, yaitu tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, hampir semuanya belum terdaftar, kecuali tanah-tanah agrarisch eigendom (S. 1837-38), tanah-tanah milik di dalam kota Yogyakarta (Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 No. 13), tanah-tanah milik di dalam kota-kota di daerah Surakarta (Rijksblad Surakarta tahun 1938 No. 14), tanah-tanah grant di Sumatera Timur. Oleh karena ketentuan-ketentuan pokok dan asas-asas hukum agraria barat itu bersumber pada KUH perdata barat, maka hukum agrarian barat berjiwa liberal individualistis. Ketentuan-ketentuan hukum agrarian berpangkal dan berpusat pada individu serta pengertian hak eigendom sebagai hak atas benda, yaitu tanah yang penuh dan mutlak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada yang empunya benda (eigenaar). Tetapi kemudian terjadilah perubahan di dalam alam pikir yang berkonsep pada sosialisme, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka Negara dituntut untuk memperhatikan dan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diangap perlu untuk membatasi kebebasan individu. Tetapi biarpun demikian pada asasnya jiwanya masih tetap individualistis walaupun sudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu hukum agraria barat ini tidak tidak dapat terus dipertahankan. 1. Tahun 1811 : Teori Domein Raffles Tujuan Raffles dengan teori domeinnya atau lebih dikenal dengan kebijakan landrente (sewa tanah) yaitu ingin menerapkan system penarikan pajak bumi seperti apa yang dipergunakan oleh Inggris di India dengan melakukan penarikan pajak bumi melalui system pengelolaan agraria. Pada masa itu Negara merupakan super landlord, dimana pajak ditarik melalui dua jalur utama. Pertama, melalui Jagirdar yaitu para bangsawan taklukkan yang karena komitmen politiknya dengan kaisar menyebabkan mereka wajib menyerahkan sejumlah upeti kepada Negara. Kedua, melalui petani biasa yang ditunjuk sebagai penarik pajak yang kemudian menganggap diri sebagai pemilik wilayah dan menjadi tuan tanah atau Zamindar (zamin=tanah, dar=orang). Di Indonesia, Raffles membentuk suatu panitia penyelidikan statistic tentang kondisi agraria yang diketuai oleh Mackenzie sehingga disebut sebagai Komisi Mackenzie. Raffles kemudian menarik kesimpulan bahwa semua tanah adalah milik raja atau pemerintah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Domein Raffles. Maka dibuatlah system penarikan pajak sebesar 2/5 dari hasil tanah garapan. 2. Tahun 1830 : Cultuurstelsel Pada tahun 1830, Gubernur Jendral Van den bosch melaksanakan cultuurstelsel atau system tanam paksa yang dilakukan dengan menanami1/5 dari tanah bagiannya dengan tanaman tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah, misalnya nila, kopi, tembakau, teh, tebu, dan sebagainya dengan tujuan utama untuk menolong kondisi keuangan belanda yang dalam keadaan memburuk. Hasil tanam paksa ini kemudian diserahakan kepada pemerintah untuk diekspor ke eropa. Karena hasil yang melimpah, maka muncullah rasa iri bagi pemilik modal swasta. 3. Tahun 1848 : Regerings Regelment (RR) 1854 Keinginan para pemodal swasta untuk turut menikmati bonanza komoditi ekspor menjadikan mereka menentang Cultuurstelsel. Terjadilah pergolakan antara wakil mereka di parlemen dengan kaum konservatif pendukung Cultuurstelsel. Kemenangan pertama dipetik oleh kaum liberal ketika pada tahun 1848 UUD belanda diubah dengan adanya ketentuan di dalamnya yang menyebutkan bahwa pemerintahan di tanah jajahan harus diatur dengan undang-undang. Undang-undang baru ini terwujud pada tahun1854 dengan keluarnya Regerings Regelment (RR). Salah satu ayat dalam pasal 62 RR ini menyebutkan bahwa Gubernur Jendral boleh menyewakan tanah dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan ordonasi. Salah satu tujuan utama gerakan kaum liberal di bidang liberal adalah agar dengan asas domein itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah dalam jangka panjang dan murah. 4. Tahun 1870 : Agrarisch Besluit Sebenarnya Agrarisch Besluit ini merupakan pelaksanaan dari Agrarische Wet dengan keputusan raja tanggal 20 juli !870-15 (S. 1870-118), telah ditetapkan peraturan yang dinamakan Keputusan Agraria (Agrarisch Besluit), Peraturan ini hanya berlaku di daerah-daerah Gubernemen di Jawa dan Madura, sedangkan mengenai hal-hal yang telahditetapkan dalam peraturan ini akan diatur dengan ordonasi sesuai dengan Agrarische Wet dan dasar-dasar dari Keputusan Agraria. Pada tahun 1870, Menteri Jajahan De Waal mengajukan RUU yang kemudian diterima oleh parlemen. Berisi lima ayat yang kemudian ditambahkan pada 3 ayat dari pasal 62 RR sehingga menjadi 8 ayat. Salah satunya menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak erfpach – ,, yaitu suatu hak yang zakelijk (hak benda) dan yang diinginkan oleh pengusaha-pengusaha – selama 75 tahun. Pasal 62 RR dengan 8 ayatnya ini kemudian dijadikan pasal 51 dari Indische Staatsregeling (IS). Inilah yang disebut sebagai Agrarische Wet 1870. Agrarische Wet ini merupakan pokok yang terpenting dari hukum agraria dan semua peraturan-peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah dahulu berdasarkan atas wet ini. Adapun isinya ialah memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan pertanian yang besar-besar untuk berkembang Indonesia, sedang hak-hak rakyat atas tanahnya juga harus diperhatikan juga. Dasar-dasar dalam Agrarische Wet tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Agraria, tercantum dalam S. 1870-118. Pasal 1 dari keputusan Agraria mengandung suatu dasar atau asas yang lazim disebut : Asas umum tanah Negara atau pernyataan umum tanah Negara (Algemeen Domenbeginsel atau Algemeen Domeinverklaring), yaitu suatu pernyataan umum bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom, adalah tanah milik (Domein) Negara. 5. Tahun 1960 : UUPA Setelah 15 tahun merdeka, barulah Indonesia memiliki undang-undang pokok tentang agraria yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 1960 yaitu Undang-Undang No. 5 tahun !960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria atau lebih dikenal dengan nama UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Tidak dapat disangkal lagi, bahwa dengan berlakunya UUPA, hukum agraria kita telah mengalami suatu perubahan yang besar, suatu revolusi yang merubah pemikiran dan landasan politik agraria penjajahan yang dibuat demi kepentingan Modal Besar Asing di satu pihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia di pihak lain. Asas Domeinverklaring yang dibuat di dalam berbagai peraturan telah memperkosa hak-hak rakyat. Dalam pasal 2 ayat 1 ditentukan, bahwa : “ Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dai dalamnya itu pada tingkatan yang tertnggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Dalam memori penjelasan ketentuan ini digolongkan pada ketentuan dasar nasional hukum agraria yang baru. Hak menguasai dari Negara itu tidak saja didasarkan atas ketentuan pasal 1 di mana Negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan rakyat, sebagai alat bangsa tetapi dicarikan juga dasar hukumnya pada ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD. Dengan demikian maka pasal 2 UUPA memberikan sekaligus suatu tafsiran resmi interpretasi otentik mengenai arti kata “dikuasai” yang dipergunakan di dalam pasal 33 ayat 3 UUD itu. Sebelum UUPA, ada sementara orang yang menafsirkan perkataan “dikuasai” itu sebagai “dimiliki”, tetapi UUPA dengan tegas menyatakan, bahwa pengertian domein Negara dihapuskan oleh UUPA. “Asas Domein” tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s