Hei !! KIta ‘udah ditindas!!

Sebentar….  Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan, ada tiga poin yang perlu diperhatikan bahwa ‘penindasan’ dalam sistem pendidikan Indonesia terjadi melalui tiga elemen pendidikan; kurikulum, guru dan paradigma dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Lebih konkrit dan riil, ‘penindasan’ secara struktural dari kelompok atas ke kelompok yang lebih rendah pada ‘tingkat pertama’ dimanifestasikan dalam bentuk kurikulum, dan kemudian terus menurun ke dalam sebuah lembaga pendidikan bernama ‘sekolah’. Dari sekolah, kemudian secara praktis termanifestasi dalam kegiatan belajar di sebuah ruangan kelas, antara guru dan murid.

Tidak dapat dihindari, kurikulum merupakan salah satu instrumen utama dalam melakukan ‘penindasan’. Kurikulum yang dituding oleh berbagai pihak memberatkan bahkan overloaded, dinilai telah mematikan daya kreativitas dan kemampuan untuk berpikir kritis seorang anak sebagai seorang peserta didik. Seperti telah dipaparkan di latar belakang, kurikulum kita menyumbang banyak dalam mem’buram’kan wajah pendidikan di Indonesia. Dengan dalih untuk menciptakan kemajuan dan mendongkrak citra dan kualitas pendidikan, maka negara merumuskan kurikulum yang telah disusun sedemikian rupa dengan asumsi bahwa kurikulum seperti itu akan mendukung negara mencapai keberhasilan mutu sumber daya manusia yang baik. Tetapi alih-alih baik, kurikulum yang sarat akan beban ini kemudian berimplikasi negatif kepada sistem pendidikan. Dampak selanjutnya,kurikulum seperti ini akhirnya memberikan beban kepada siswa SD. Jam belajar dalam satu minggu yang dilakukan oleh anak-anak SD di Indonesia mencapai 42-47 jam, bahkan bisa mencapai 58 jam. Sedangkan di Negara Korea Selatan, jam belajar untuk siswa SD mencapai 50 jam, padahal di Negara  Finlandia yang merupakan negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, jumlah jam belajar yang dialokasikan oleh pemerintahnya hanya mencapai 30 jam perminggunya (http://www.antaranews.com). Pada sistem pendidikan Indonesia, jumlah jam mata pelajaran yang terlalu lama adalah salah satu alasan siswa menjadi jenuh. Jika UNESCO menyaratkan 800-900 jam mata pelajaran / tahun untuk SD, Indonesia justru memberlakukan 1200 sampai 1400-an jam pertahunnya (Republika, 2006)

Setelah menempuh kegiatan belajar di sekolah, peserta didik juga mengikuti kegiatan bimbingan belajar, baik secara privat maupun di tempat lembaga bimbingan. Ada satu makna yang dapat ditangkap di belakang perilaku ini, sistem pendidikan kita betul-betul mengkerdilkan setiap kegiatan peserta didik hanya ke sebuah skor / nilai yang dapat memberikan justifikasi bahwa seorang peserta didik itu bodoh atau tidak bodoh, pintar atau tidak pintar. Setiap peserta didik dinilai berdasarkan atribut skor yang berhasil mereka kumpulkan hanya melalui ujian-ujian kemampuan intelektual. Apabila seorang peserta didik mendapat nilai kurang dari standar, atau nilai merah, maka stigma yang otomatis melekat adalah peserta didik tersebut bodoh. Selesai. Kurikulum yang dirumuskan tidak melihat seorang anak sebagai setiap individu yang memiliki bakat, kecerdasan dan kemampuan yang unik dan berbeda-beda. Kurikulum yang ada telah menetapkan sejumlah standar yang harus dicapai sebagai pedoman untuk me’naikkan  peserta didik ke jenjang selanjutnya, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika bakat dan kemampuan peserta didik dipukul-rata dalam sebuah skor nilai yang harus dipenuhi jika peserta didik yang bersangkutan ingin berlanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Kurikulum yang tadi kemudian diperparah lagi dengan adanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang semakin mengokohkan kultur kognitif sebagai penilaian utama dalam proses belajar. Para peserta didik harus berjuang untuk mempertahankan nilai mereka sebagai murid dalam UN untuk membawa mereka menembus jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perilaku sistem pendidikan yang seperti ini dinilai telah mengerucutkan angan dan daya kritis serta kreativitas peserta didik sebagai seorang manusia. Semua yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses belajar selama beberapa tahun harus diwujudkan dalam nilai skor yang dilaksanakan dalam beberapa hari pelaksanaan UN. Terjadi dehumanisasi karena seorang peserta didik dinilai hanya berdasarkan aspek kognitif sebagai satu-satunya aspek penilaian, tanpa menyertakan penilaian dari aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotorik yang terjadi selama peserta didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum dan UN secara tidak langsung telah melanggengkan ‘penindasan’ peserta didik karena semua proses mereka dalam belajar hanya dinyatakan dalam sebuah skor yang akan menentukan kelulusan-masa depan-mereka. Aspek kognitif yang diwujudkan dalam skor nilai dianggap merupakan instrumen yang paling sahih dalam menentukan seorang peserta didik mendapatkan predikat ‘cakap’ dan tidak cakap’. Disadari atau tidak, kurikulum yang telah men’dewa’kan  aspek kognitif sebagai satu-satunya penilaian mutlak dituding telah ikut memicu rendahnya HDI sebagai perhitungan kualitas manusia Indonesia dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beban kognitif yang sedemikian besar dinilai telah mengabaikan aspek afeksi dan aspek psikomotorik dari peserta didik. Hal ini menyebabkan lemahnya interpersonal skills seperti rendahnya daya saing untuk berkompetisi secara positif, tumpulnya kreatifitas dan rendahnya produktivitas (Fitria Ulfah, 2005).

Dampak selanjutnya dari kurikulum ini adalah terpisahnya para peserta didik dari masyarakat sekitar tempat mereka hidup. Ada kesenjangan antara ilmu yang diperoleh oleh peserta didik dengan realitas yang terjadi dalam kehidupannya. Beban kognitif yang sedemikian besar membuat peserta didik teralienasi dari masyarakat. Anak dalam lembaga pendidikan kita ‘diasingkan’ dengan silang-sengketa yang ada di luar. Peserta didik kemudian menjadi mahluk yang teralienasi, karena yang dipelajari adalah apa yang ‘sepatutnya’ diketahui. Hanya yang berada di dalam buku saja yang menjadi bahan acuan pelajaran. Paradigma yang terbangun dalam kurikulum selama ini adalah “tahu apa” bukan “bisa apa. Dalam prinsip pendidikan Freire, terdapat tiga unsur yang menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisah. Unsur-unsur penting tersebut adalah pengajar (guru), pelajar (murid), dan realitas dunia. Adanya kehilangan atau ketidaklengkapan salah satu unsur tadi dapat menyebabkan proses pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Unsur yang sering terlupakan dalam pendidikan kita adalah pembahasan mengenai realita yang belum banyak dikupas dalam kegiatan belajar mereka, ini karena sumber belajar mereka berasal dari buku yang kurang membahas situasi riil di hidup nyata, jadi letterlook, prinsip yang muncul kemudian, apa yang terjadi di luar sana bukanlah urusan mereka, karena memang tidak dibahas di dalam buku pelajaran. Realitas yang tidak manusiawi di sekitar mereka tidak mampu mereka cermati, analisis dan evaluasi. Akibatnya, roda ‘penindasan’ terus berputar. Saya tidak mengatakan bahwa para nara didik ini bodoh, tidak! Yang ingin saya katakan di sini, mereka terfragmentasi dan tercerabut dari lingkungan nyata masyarakat sekitarnya. Karena konstalasi sistem pendidikan serta nuansa yang dibangun dalam proses pendidikan yang tidak kondusif dan kritis, hanya menjadi obyek penderita. Mereka tertindas oleh pengetahuannya sendiri. Meminjam bahasa Eko Prasetyo, Mereka pintar, tapi jadi keblinger. Ilmu yang selama ini mereka dapatkan tidak bisa teraplikasikan ketika melihat realitas.

Lebih lanjut, kurikulum ini telah menimbulkan beban kognitif yang besar, baik bagi peserta didik dan juga kepada guru. Dengan adanya standar yang telah ditentukan oleh kurikulum, maka secara tidak langsung, seorang guru juga mempunyai beban dan target yang harus dipenuhi. Bermula dari kurikulum juga, maka penindasan secara struktural ‘tingkat dua’ pun mulai terjadi antara guru kepada murid. Seperti yang telah dikatakan di atas, sebagai akibat dari kurikulum yang mendewakan nilai ini, maka guru cenderung untuk ‘menyuapi’ berbagai sejumlah dalil, rumus dan pengetahuan lainnya sehingga peserta didik diharapkan bisa menjadi ‘wadah besar’ yang menampung berbagai isi, terserah mengerti atau tidak, yang penting ketika ujian bisa lulus. Semakin banyak yang bisa di’isi’ guru ke muridnya, semakin baguslah guru itu, semakin patuh murid, maka semakin baguslah ia. Pengetahuan dibungkus menjadi bentuk kue yang akan di’suapi kepada peserta didik, dan yang parahnya adalah ketika kegiatan guru ini akan menimbulkan kesan dan pengertian bahwa itulah rasa kue satu-satunya. Pendidikan akhirnya bersifat negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh peserta didik, yang wajib diingat dan dihafalkan.

Dari riwayat penjelasan singkat ini, kita dapat menangkap bahwa pendidikan “gaya bank” (banking concept of eeducation) menunjukkan adanya gejala dehumanisasi yang terjadi di dalam sistem pendidikan Indonesia. Dehumanisasi karena peserta didik dibisukan suaranya dan kemudian dibenamkan dalam kebudayaan bisu. Dehumanisasi  karena peserta didik secara tidak sadar telah mengalami budaya bisu dan tidak adanya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Dalam pendidikan ‘gaya bank’ ini, peserta didik diposisikan sebagai obyek investasi dan sumber deposito potensial yang nantinya dapat mendatangkan hasil berlipat ganda. Berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan kemudian menjadi depositonya, dan depositor atau investornya adalah para guru yang mewakili lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mapan dan berkuasa. Peserta didik hanya bisa mendengar guru sebagai pusat ilmu pengetahuan yang serba benar, tidak terbangun atmosfer proses belajar dan pembelajaran yang dialogis, guru kepada peserta didik, peserta didik kepada guru. Lambat laun, kemampuan untuk mengenal dan berpikir kritis-analisis menjadi tunduk dalam raungan guru. Tidak membebaskan karena peserta didik tidak bisa mendengar suaranya sendiri, mereka hanya merekam dan menyajikan ulang apa yang pernah diberikan kepada mereka, tanpa perlu mengerti. Tidak memanusiakan karena tidak mengakui nara didik merupakan manusia yang memiliki pemikiran sendiri, mereka menjadi pelaksana mekanik, robot. Peserta didik ditindas oleh peran guru yang tidak menganggap peserta didik sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. Disebut ‘penindasan’ karena pendidikan dan proses belajar tidak memunculkan pemikiran dan kesadaran ktitis bagi peserta didik.

Selain kurikulum dan guru, ada ‘kendaraan’ lain yang digunakan untuk melakukan ‘penindasan’. Penindasan yang dilakukan oleh guru dalam pendidikan ‘gaya bank’ tadi sebenarnya merupakan turunan dari paradigma pendidikan yang lekat dengan nuansa ‘monolog’, satu arah, bukan dialog –dua arah. Paradigma yang telah membudaya selama ini dalam proses pendidikan di dalam ruangan kelas adalah paradigma “belajar-mengajar”. Paradigma ‘belajar-mengajar’ yang digunakan selama ini, amat kental dengan refleksi proses pendidikan yang berjalan tidak seimbang antara posisi guru dan posisi peserta didik. Paradigma ini menempatkan guru sebagai yang maha tahu di dalam kelas –mengajar-, sedangkan peserta didik berada dalam posisi scienceless –kehampaan ilmu, sehingga perlu diisi sebanyak mungkin. Paradigma ‘belajar-mengajar’ menumbuhkan kesan (dan memang) secara kental mewakili konstruksi pendidikan dimana guru berfungsi mengajar peserta didik, dan peserta didik ditempatkan untuk belajar dari guru, seakan guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan utama yang paling mendekati kebenaran. Ilmu satu-satunya adalah berasal dari guru, sehingga secara tidak sadar memunculkan budaya ketergantungan serta menempatkan peserta didik sebagai obyek yang dianggap belum pantas memiliki pikiran-pikiran lain selain yang disampaikan oleh guru. Akibatnya, ada pengawetan budaya bisu di dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Murid hanya mendengarkan, mencatat, menghapal dan mengulangi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh guru, tanpa menyadari dan memahami arti dan makna yang sesungguhnya. Inilah yang disebut Freire sebagai kebudayaan bisu (the culture of silence).

Tidak disadari, peran guru yang seperti ini sering kali meng’kerdil’kan peserta didik dengan paradigma dan gaya mengajar yang tidak mendidik. Paradigma ‘belajar-mengajar’ yang menjadi prinsip guru merupakan cerminan bahwa peserta didik masih belum dianggap sebagai pelaku atau subyek yang memunyai kemampuan dan daya berpikir kritis. Menelaah kembali dari pandangan Freire, untuk menciptakan iklim pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan peserta didik, maka diperlukan pergeseran paradigma dari yang tadinya berperspektif ‘belajar-mengajar’, menjadi perspektif ‘belajar-pembelajaran’. Freire sebagai seorang filusuf menyatakan bahwa manusia adalah “undone and unfinished creature” (dapat diartikan sebagai mahluk yang belum sempurna dan belum ‘selesai’-dalam pengertian masih harus terus belajar), maka tidak bisa tidak, seorang guru juga masih harus dan perlu untuk belajar, bahkan dari para peserta didik-nya. Adanya dikotomi antara pengajaran (teaching) dan belajar (learning), guru melupakan peringatan keras yang disampaikan Karl Marx dalam tesis ketiganya, “Pendidik (Guru ) seharusnya juga dididik” (The educator should also be educated) (Freire, 2000;182).

Berpedoman dari tiga unsur pendidikan tadi (pengajar, pelajar dan realitas dunia), manusia –dan pendidikan- tidak dapat hidup terpisah dari realitas, manusia hidup bersama dunia dan realitas. Para peserta didik harus dihadapkan pada kenyataan yang terjadi, sehingga mereka akan terlatih untuk mempunyai, apa yang disebut Freire sebagai kesadaran subyektif untuk mengenali sesuatu yang tidak manusiawi dan tidak seharusnya. Setelah mempunyai kesadaran subyektif, maka peserta didik akan mempunyai kemampuan obyektif untuk menilai dan menganalisa sesuatu. Realitas dan pendidikan bagi peserta didik adalah sebuah mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan merupakan instrumen untuk memahami suatu realita, karena lewat pendidikan yang tepat – yang membebaskan dan memanusiakan -, maka seorang peserta didik akan diajak untuk ikut berpikir kritis, melakukan analisis dan pada akhirnya akan ‘menulis’ sejarahnya sendiri. Atau dengan kata lain, berdasarkan tingkat kesadaran yang dirumuskan oleh Freire, pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan adalah pendidikan yang mampu memberikan kesadaran transformatif sebagai puncak dari kesadaran kritis, yang dicirikan dimana seseorang dapat berpikr secara kritis, mampu melakukan dialog, menolak dan menerima serta kemampuannya / kedalamannya untuk menafsirkan masalah.

Lewat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi praktek dehumanisasi yang selama ini telah membudaya di sekolah-sekolah konvensional. Lewat teori dan pemikiran filsafat Paulo Freire, telah dirasakan selama ini bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu untuk memberikan pola pendidikan dan pembelajaran yang lebih memberikan porsi bagi peserta didik untuk mensinergikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, serta memberikan kemampuan bagi peserta didik untuk mampu berpikir kritis melalui proses konsientisasi yang dimaksud oleh Freire. Melihat dari latar belakang pemikiran ini, maka sistem pendidikan Indonesia perlu menggunakan pola pendidikan dan pembelajaran yang memiliki dasar filosofi pendidikan yang membebaskan serta pendidikan yang memanusiakan. Berangkat dari pemikiran ini, maka diperlukan sebuah solusi alternatif untuk menjawab permasalahan dehumanisasi pendidikan yang sudah legal dan membudaya di sekolah-sekolah konvensional. Sebuah solusi pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan…

Apa dong…?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s