KTSP, Guru dan Lingkungan…

Dari standar kompetensi yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan KTSP, guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan standar kompetensi yang ada berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran. Selain itu guru juga berwenang untuk menentukan kompetensi dasar serta indikator yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut penilaian saya pribadi, tujuan pendidikan kita sudah memiliki visi yang baik untuk membentuk generasi penerus bangsa, tetapi akan menjadi kurang baik apabila elemen-elemen penunjangnya juga belum siap dan belum diperhitungkan dengan matang.

Menurut saya, permasalahan pada kurikulum kita bermula dari tujuan yang tidak ditunjang dengan materi dan guru sebagai elemen pelaksana kurikulum, sehingga seperti apapun kurikulum dirombak dan dibongkar pasang tetapi tidak mempersiapkan elemen penunjangnya, maka hasilnya akan sama. Berdasarkan informasi yang sudah dipaparkan di atas, secara makro sudah ada kemajuan dalam sistem pendidikan kita yang ditandai dengan pemberian kebebasan lebih bagi tiap sekolah dan guru untuk merumuskan kurikulum yang terbaik menurut sekolah. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya pedoman penyusunan kurikulum bagi sekolah oleh BNSP, bukan dalam format kurikulum baku seperti dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya, tetapi masih dimungkinkan bagi masing-masing satuan pendidikan untuk mengembangkan (memperdalam, memperkaya, memodifikasi) namun tidak diperbolehkan untuk mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Tetapi dalam tataran pelaksanaan, ada poin yang perlu dikhawatirkan adalah bahwa KTSP dalam penerapannya –sebenarnya- harus mempertimbangkan pengalaman sekolah dalam menerapkan KBK (terutama mengarah kepada kesiapan SDM guru), kesiapan sarana dan prasarana, serta rasio murid. Mengapa demikian? Poin pertama, pengalaman dalam melaksanakan KBK dibutuhkan berkaitan dengan kesiapan SDM guru. Menjadi sangat penting karena guru merupakan elemen pelaksana yang mempunyai porsi besar dalam menerapkan KTSP. Dalam KTSP ini, guru dituntut untuk lebih berinisiatif dalam mencari bahan ajar yang kreatif dalam melakukan pembelajaran, serta harus menyusun indikator sendiri sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan. Selain itu, KTSP menghendaki anak didik untuk mendapatkan pelajaran tidak hanya dari buku saja, tetapi bisa dari internet, CD interaktif, alat peraga pendidikan ataupun laboratorium. Dengan demikian, kelengkapan sarana dan prasarana menjadi penting. Rasio murid murid juga perlu diperhitungkan sehingga guru tidak kesulitan dalam melakukan pembelajaran dan kontrol terhadap anak didiknya.

Permasalahan besar yang sekarang perlu diperhatikan adalah perubahan pola pendidikan yang menuntut sekolah dan guru untuk ikut terlibat dalam merumuskan kurikulum. Permasalahan timbul ketika kultur pendidikan di negara kita yang terbiasa di’suapi’ (top-down) sudah terstruktur dengan sedemikian kokoh sehingga walaupun pemerintah sudah memberikan kebebasan untuk berkreasi dengan kurikulum, sekolah dan guru sudah terlanjur akrab dengan budaya manut pemerintah sehingga cenderung mengikuti dan semakin melanggengkan budaya serta cara-cara lama dalam merumuskan kurikulum. Budaya untuk mandiri menjadi sulit karena sekolah dan guru selama ini berada dalam posisi inferior yang hanya bertugas menjalankan apa yang sudah dirumuskan oleh pusat. Akibatnya, karena sudah terkekang oleh pola pendidikan yang lama, KTSP yang memberikan wewenang lebih bagi sekolah dan guru pun bisa saja dianggap memberatkan.

Poin penting yang perlu digarisbawahi sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam adalah karena KTSP memungkinkan sekolah dan guru untuk berpartisipasi merumuskan kurikulum sendiri, maka akan memungkinkan terjadi perbedaan dan keragaman di setiap sekolah. Semua kembali kepada kesiapan sekolah dan guru untuk lebih berkreasi dalam melakukan pembelajaran. Bagi sekolah dan guru yang mempunyai bekal kesiapan dan kemampuan untuk mengelola pembelajaran, maka dalam pola pendidikan di sekolahnya juga akan mengalami perubahan. Misal, karena KTSP memungkinkan penambahan empat jam pelajaran setiap minggunya, maka ada pihak sekolah yang berinisiatif untuk menambahkan materi muatan lokal baru yaitu materi lingkungan hidup seperti yang dilakukan di Kota Bandung. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kota Bandung, Nandi Supriyadi mengatakan ;

”Kebijakan ini (memasukkan mulok lingkungan hidup) merupakan hal yang paling kami tunggu-tunggu. Saya yakin, setidaknya dengan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat di sekitar sekolah , secara tidak langsung ini bakal mendorong prestasi akademik siswa. Anak jadi dibiasakan betah di sekolah.” (http://duniaguru.com)

Untuk wilayah Kota DKI Jakarta, Dinas Pendidikannya juga memasukkan mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Jakarta (PLKJ) dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Selain itu, dalam komponen pengaturan beban belajar, KTSP juga memungkinkan sekolah dan guru untuk menambah jam pelajaran yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti yang dilakukan di SMP Negeri 277, Jakarta Utara, yang menambah jumlah jam pelajaran ‘Keterampilan’.

“..Ada sekolah-sekolah tertentu seperti misalnya SMPN 277 di Jakarta Utara. Di sana pelajaran keterampilannya jamnya dilebihin, bisa sampai 8-10 jam.” (hasil interview dengan Ibu Dwi, guru SMPN 139 Jakarta Timur)

Secara tidak langsung, KTSP juga bertujuan untuk menguji dan mengasah kemampuan setiap sekolah dan guru untuk meningkatkan performanya dan memunculkan inisiatif serta sikap kreatif dalam melakukan pembelajaran. Apabila sekolah dan guru belum siap, maka perubahan akan berjalan lambat. Contoh lainnya, dalam salah satu poin acuan operasional penyusunan kurikulum dikatakan bahwa dalam penyusunannya, kurikulum harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dari hasil interview saya dengan salah satu siswa yang berasal dari Padang, dikatakan bahwa terdapat materi pelajaran tambahan yang memaparkan kebudayaan lokal di Padang yang tertuang dalam mata pelajaran Budaya Adat Minang (BAM). Di dalamnya berisi materi mengenai kondisi sosial budaya daerah-daerah di Propinsi Sumatera Barat beserta adat-istiadat masing-masing (60%) dan pengajaran bahasa lokal (40%). Sayangnya, ada juga sekolah yang mengartikan materi kebudayaan lokal dalam arti yang sempit, sehingga materi yang diajarkan hanya berkisar di bahasa lokal saja, pembahasan materi kebudayaan lokal yang lain masih kurang. Akibatnya bagi anak, besar kemungkinan muatan lokal yang bersangkutan dirasa tidak menarik dan yang lebih buruk lagi, ada perasaan enggan untuk mempelajari budaya lokalnya sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s