Ujian Nasional.. sebuah artikel dan pembahasan..sekaligus perenungan..

Sebuah pembahasan…

“UN Jangan Jadi Acuan

Senin, 19 Mei 2008 | 00:42 WIB

PALUPI PANCA ASTUTI

Sebagai bagian dari komponen evaluasi pendidikan, publik setuju apabila ujian nasional dipakai sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, ujian nasional sebaiknya jangan dijadikan acuan atau dasar kelulusan siswa, tetapi kelulusan siswa mengikuti standar sekolah yang bersangkutan.

Hal itu terangkum dalam jajak pendapat terhadap 871 pemilik telepon rumah di 10 kota besar pada 7-9 Mei 2008. Sebanyak 70 persen responden setuju apabila ujian nasional (UN) dilaksanakan dengan tujuan penyeragaman mutu pendidikan. Meski demikian, 75 persen responden mengingatkan hal ini menjadi tugas berat pemerintah karena beragamnya mutu pendidikan di Tanah Air.

UN saat ini lebih berkaitan dengan dimensi kognitif atau akademik siswa. Padahal, pendidikan pada hakikatnya adalah upaya mengubah perilaku peserta didik. Dalam prosesnya, perubahan perilaku membutuhkan banyak aspek penanganan, meliputi aspek kognitif, sikap (afektif), dan keterampilan gerak (psikomotorik). Sementara UN cenderung mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotorik.

Dilaksanakannya UN membuat sekolah-sekolah melakukan model belajar drilling, memaksa peserta didik terus-menerus berlatih soal mata pelajaran yang akan diujikan. Siswa dipaksa menghafal beragam tipe soal dan rumus, tanpa harus memikirkan logika soal yang dihadapi atau kritis terhadap permasalahan yang ia hadapi. Potensi otak yang sangat luar biasa pun menjadi terlatih berpikir konvergen, yaitu berpikir secara menyempit. Setiap masalah yang muncul hanya butuh satu jawaban, tak ada alternatif. Sekolah hanya sebagai tempat ujian, bukan wahana mengasah akal budi.

Di sisi lain, penyamarataan soal-soal UN merugikan sekolah dan peserta didik yang belum mencapai taraf pembelajaran setingkat yang diujikan UN.

UN per jenjang

Jika melihat kenyataan mutu pendidikan Indonesia yang bervariasi, semestinya evaluasi pendidikan tidak bersifat standar di seluruh daerah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tahun 2006-2007 sekitar 285.000 guru sekolah menengah atas (SMA) memiliki tingkat pendidikan akhir yang beragam mulai dari diploma tiga (D-3) hingga strata 1 (S-1).

Namun, kenyataan itu tidak memengaruhi pendapat publik tentang perlunya ujian nasional dan keseragaman soal dalam UN. Hal ini dibuktikan dengan jumlah responden yang setuju pelaksanaan UN di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah yang lebih banyak daripada yang tidak setuju. Jika dilihat per jenjang, hanya 11 persen responden tidak setuju terhadap pelaksanaan ujian nasional SMA. Sementara pada sekolah menengah pertama (SMP) kurang dari sepertiga responden tidak setuju UN. Hanya terhadap pelaksanaan UN di jenjang sekolah dasar (SD) publik tampak ragu. Di kategori ini, meski jumlah yang setuju tetap lebih besar, yaitu 60 persen, selebihnya menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu.

Walaupun indikasi setuju cukup kuat, hal ini tidak menutupi keresahan publik. Tidak semua sekolah telah mencapai kompetensi seperti yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, terhadap standardisasi tingkat kesulitan butir soal, tanggapan responden cukup berimbang. Mereka yang setuju terhadap penyeragaman soal sekitar 53 persen dan yang tidak setuju mencapai 45 persen.

Di samping itu, menurut teori kecerdasan majemuk dari Gagne, tidak semua orang berpotensi menjadi ahli Matematika, Bahasa Inggris, atau mata pelajaran lain yang diujikan dalam UN. Bagi jago olahraga, misalnya, UN adalah monster. Hal itu karena jika mereka tak lulus UN, pupuslah langkah mereka ke pendidikan berikutnya.

Penggunaan hasil nilai UN untuk menentukan kelulusan ditanggapi secara kontroversial oleh publik. Responden yang menerima 49,6 persen dan yang menolak 49,7 persen. Mereka yang menolak, terutama tergambar pada orangtua yang memiliki anak yang bersekolah di SLTA dan kalangan responden berpendidikan tinggi (perguruan tinggi). Pendapat setuju lebih banyak dilontarkan responden berpendidikan SLTP ke bawah.

UN, sesuai namanya, adalah bagian dari evaluasi pendidikan secara nasional. Namun, jika UN ditetapkan sebagai penentu kelulusan siswa, ia bisa dianggap algojo yang mengeksekusi nasib dan masa depan ribuan siswa yang tidak lulus. (Litbang Kompas)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/19/00422617/un.jangan.jadi.acuan…. 1-6-2008..

 

Artikel di atas merupakan salah satu artikel yang ingin saya soroti dan saya angkat…

Dalam melakukan pembangunan, setiap negara memerlukan sumber daya yang bermutu dan potensial. Dengan demikian,maka harus tercipta suatu hubungan yang sinergis dan kooperatif antara Sumber Daya Alam (SDA) dan juga Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada di negara tersebut, sehingga pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan maksimal, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat memaksimalkan potensi SDA yang ada di suatu negara, maka harus juga tesedia SDM yang memadai untuk dapat mengolah, memanfaatkan dan menggunakan SDA tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk dapat membangun SDM yang memadai dan berkualitas adalah dengan cara menyelenggarakan pendidikan baik itu secara formal yaitu lembaga yang biasa kita sebut sebagai ‘sekolah’, ataupun lembaga nonformal lainnya yang dapat menyentuh semua kalangan. Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi sarana bagi pembentukan intelektualitas, bakat, budi pekerti/akhlak serta kecakapan peserta didik (Zubaedi, 2006).

            Tetapi lambat laun pengembangan pendidikan di Negara Indonesia semakin kompleks dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Permasalahan yang ada dapat saya inventarisasikan menjadi beberapa poin seperti; pertama, segi tenaga pengajar yang sebagian besar belum memenuhi standar kompetensi, kedua, kurikulum yang silih berganti dan tidak mengembangkan siswa, ketiga kebijakan pendidikan yang tidak jelas tujuannya, keempat, masalah buku pelajaran yang selalu berganti sehingga pada akhirnya berimplikasi kepada semakin mahalnya beban biaya pendidikan, kelima, biaya pendidikan yang sedemikian mahal sehingga tidak bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, karena bisa dibayangkan betapa besarnya biaya masuk sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar yang berkisar antara 1 – 3,5 juta, tingkat SMP dengan biaya masuk yang berkisar antara 3-7 juta, serta beban biaya untuk tingkat SMU yang mampu mencapai angka 10 juta (Eko Prasetyo, 2006), sampai kepada evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang dinilai kontroversial yang biasa kita kenal sebagai Ujian Nasional (UN).

            Dalam pembahasan kasus kali ini,saya mencoba mengkaji mengenai fenomena UN yang baru bulan Mei lalu dilaksanakan, baik untuk tingkat SD,SMP sampai SMU. Sebuah artikel dari surat kabar harian “Kompas” yang terbit pada tanggal 19 Mei 2008 yang lalu menurut saya semakin memperjelas kontroversi yang terjadi di dalam tubuh pelaksanaan UN sendiri dan semakin memeprlihatkan betapa carut-marutnya pendidikan dan pemahaman orang mengenai arti pendidikan itu sendiri.

 

Rumusan Masalah – Intisari Kasus dan Pemetaan Kasus

            Masalah Ujian Nasional menurut saya harus kembali kepada konsep dan tujuan dasar dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan berasal dari kata ‘didik’ v, mendidik, yang dapat diartikan ‘memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran’. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang / kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses, perbuatan, cara mendidik (KBBI, 1988). Dalam bahasa Latin, kata ‘pendidikan’ diartikan menjadi ‘educare’ yang berasal dari sebuah kata ‘e-ducare’ yang berarti ‘menggiring ke luar’. Jadi educare dapat diartikan sebagai usaha pemuliaan, ‘pemuliaan manusia’ atau ‘pembentukan manusia’ (J.Drost, SJ, 1999).

            Masalah utama yang terjadi adalah Ujian Nasional (UN) yang menuai banyak kritik dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama yang menjadi faktor penyebab adalah UN yang fungsinya digunakan sebagai salah satu instrumen  yang digunakan sebagai evaluasi pendidikan yang dilaksanakan di Negara Indonesia malahan dinilai mematikan potensi siswa dalam melakukan pembelajaran karena lewat instrumen UN ini yang dievaluasi adalah dari aspek kogntif atau dengan kata lain hanya ‘mendewakan’ sisi akademis, pengetahuan intelektual, dan kemampuan teoritis belajar dari seorang siswa tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya dari seorang siswa, seperti aspek psikologis, aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotoriknya.

Selain itu, faktor berikutnya UN yang dilaksanakan saat ini tidak melihat bagaimana sistem pendidikan dan pembelajaran yang berjalan di sekolah-sekolah di daerah-daerah. Adanya penyeragaman standardisasi angka kelulusan siswa menyebabkan masalah pelaksaan UN menjadi semakin kompleks. Sebagai contoh kecil, setiap sekolah pasti mempunyai kualitas guru yang berbeda. Menyamakan kemampuan dan kualitas setiap sekolah tentu saja merupakan hal yang salah, karena setiap sekolah tentu mempunyai kualitas yang ber beda-beda. Akibatnya, standarisasi nilai kelulusan siswa akhirnya menjadi momok yang menakutkan baik bagi siswa dan bagi guru sendiri. Padahal, seharusnya ada 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh masing-masing sekolah (Kompas, 17 Mei 2008), yaitu :

·  Standar sarana dan prasarana.

·  Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

·  Standar kompetensi kelulusan.

·  Standar isi.

·  Standar proses.

·  Standar pengelolaan.

·  Standar pembiayaan pendidikan.

·  Standar penilaian pendidikan.

Dari poin-poin diatas serta didukung dengan isi artikel mengenai UN, saya dapat mengatakan bahwa konsep dan tujuan dari pendidikan nasional yang terjadi di negara kita sudah bergeser. Tujuan pendidikan yang membebaskan, usaha pembentukan manusia dan pemuliaan manusia, sudah kabur di mata masyarakat, pemerintah ataupun pembuat kebijakan pendidikan. Para stake holder ini seakan tidak mengerti tentang konsep pendidikan yang semestinya. hal ini terbukti dari hasil survey yang tertulis di artikel bahwa 70 % responden menyatakan bahwa UN masih perlu dilakukan dengan alasan penyeragaman mutu pendidikan. Yang ingin saya tekankan disini, apabila kita berbicara tentang mutu pendidikan, maka harus ada hal lain yang dapat digunakan sebagai perbandingan, dengan demikian, apa yang akan kita gunakan sebagai pembanding? Apakah dibandingkan dengan pendidikan pada zaman kolonial dahulu ataupun yang masih bersifat konvensional ataukah diperbandingkan dengan hasil yang dicapai pendidikan nasional kita dengan mutu pendidikan yang telah dicapai oleh Negara-negara  di Eropa, Amerika dan sebagainya yang hasilnya tentu akan tidak imbang dan membingungkan. selain itu, apakah penilaian tentang mutu pendidikan harus dinilai dengan menggunakan kriteria parsial dimana mutu pendidikan hanya dilihat dari segi mutu akademik saja?, sebagai contoh, suatu sekolah dianggap bermutu tinggi apabila sekolah tersebut menghasilkan banyak lulusan (Siti Rokhayah, 2001). Kriteria ataupun ukuran pendidikan di negara kita-lah yang selama ini membingungkan dan tidak jelas.

Ketika kita berbicara tentang mutu pendidikan, maka harus ada kriteria yang digunakan, misal ; apakah proses pendidikan itu telah berjalan secara efektif, ekonomis atau memuaskan dalam rangka mencapai standar yang telah ditentukan. Selain itu juga tujuan tersebut haruslah berupa kriteria internal dan menyeluruh, sehingga apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka penilaian kita akan bias (Siti Rokhayah, 2001).

 

Analisis Teori

            berdasarkan kasus dan artikel di atas, saya ingin menekankan bahwa UN memang baik apabila dijadikan sebagai instrumen evaluasi pendidikan nasional Indonesia, tetapi tidak menjadi satu-satunya instrumen yang digunakan sebagai penentu kelulusan seorang siswa. Padahal apabila mengutip dari teori kecerdasan majemuk – Multiple Intelligences yang dikemukakan oleh Prof. Howard Gardner (Limas Sutanto dalam http://www.kompas-cetak.com), ada banyak kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Teori ini juga menekankan pentingnya “model” atau teladan yang sudah berhasil mengembangkan salah satu kecerdasan hingga puncak (http://www.nuritaputranti.wordpress.com).

            Dalam penjelasan mengenai teori ini, lebih lanjut Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang banyak macamnya dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.   Kecerdasan Verbal, yaitu   bentuk kecerdasan yang dinampakkan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks.

2.   Kecerdasan Logika / matematika, yaitu bentuk kecerdasan yang termasuk paling mudah distandarisasikan dan diukur. Kecerdasan ini sebagai pikiran analitik dan sainstifik, dan bisa melihatnya dalam diri ahli sains, programmer komputer, akuntan, banker dan tentu saja ahli matematika.

3.   Kecerdasan spasial / visual, yaitu bentuk kecerdasan yang pada umumnya seseorang terampil menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, mereka sanggup berpikir tiga dimensi, mampu mencipta ulang dunia visual.

4.   Kecerdasan tubuh / kinestetik, yaitu bentuk kecerdasan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara pikiran dan tubuh yang diperlukan untuk berhasil dalam aktivitas-aktivitas seperti menari, melakukan pantomim, berolahraga, seni bela diri dan memainkan drama.

5.   Kecerdasan Musikal / ritmik, yaitu bentuk kecerdasan yang memungkinkan seseorang untuk mendengarkan pola musik dan ritmik secara natural dan kemudian dapat memproduksinya.

6.   Kecerdasan Interpersonal, yaitu  bentuk kecerdasan yang bersifat ‘wajib’ bagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan ditempat kerja seperti negosiasi dan menyediakan umpan balik atau evaluasi.

7.   Kecerdasan Intrapersonal, yaitu bentuk kecerdasan ini yang merupakan kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan cara kerja terdalam dari karakter dan kepribadian. Kita sering menamai kecerdasan ini dengan kebijaksanaan.

8.   Kecerdasan Naturalis, yaitu bentuk kecerdasan seseorang dimana seseorang mampu untuk memahami dan me’wujud’kan hubungan dengan flora, fauna dan alam sekitar.

9.   Kecerdasan Spiritual, yaitu bentuk kecerdasan yang dapat dipandang sebagai sebuah kombinasi dan kesadaran interpersonal dan kecerdasan intrapersonal dengan sebuah komponen “nilai” yang ditambahkan padanya. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohaniah, yang menuntun diri kita menjadi manusia yang utuh, berada pada bagian yang paling dalam diri kita.

            Dari teori yang dikemukakan oleh Gardner ini, maka semakin memperkuat kesimpulan bahwa UN yang saat ini sedang dijalankan oleh Negara Indonesia UN dapat menjadi instrumen evaluasi, akan tetapi UN akan menjadi tidak memadai apabila dijadikan sebagai alat penentu kelulusan seorang siswa.

            UN yang sekarang dengan mengujikan beberapa mata pelajaran menjadi suatu hal yang mengerikan karena hasil belajar siswa dalam waktu 3 tahun harus dipertaruhkan dengan waktu UN yang dilaksanakan hanya beberapa hari saja. Padahal menurut saya akan lebih baik apabila kita mampu mencontoh Negara Finlandia dengan sistem pendidikan dan ujian nasionalnya. Di Negara Finlandia, UN (atau apapun namanya di Negara Finlandia) hanya digunakan sebagai instrumen evaluasi mutu dan hasil pendidikan di negara itu, dan ujian ini pun tidak diikuti oleh semua siswa melainkan hanya beberapa orang siswa saja, bukan sebagai penentu kelulusan seorang siswa.

            Sayangnya, saat ini negara kita tidak mampu ber”kaca”, baik kepada diri sendiri terlebih kepada negeri lain.

UN..Jangan dijadikan acuan! masih ada kriteria dan ukuran lain yang dapat menyebabkan seorang siswa dapat lulus, bukan hanya UN yang hanya mengujikan aspek akademis saja.

 

 

Daftar Pustaka

Depdikbud, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Drost, J, 1999, Proses Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan, Jakarta, Grasindo.

Prasetyo, Eko, 2006, Orang Miskin Dilarang Sekolah, Yogyakarta, Ressist Book.

Rokhayah, Siti, dkk, 2001, Pengantar Ilmu Pendidikan, Jakarta, UNJ

Zubaedi, 2006, Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kompas cetak, 17 mei 2008.

http://www.nuritaputranti.wordpress.com, diakses tanggal 3 Juni 2008

http://www.kompas-cetak.com, diakses tanggal 1 Juni 2008

 

 

 

 

 

 

2 comments on “Ujian Nasional.. sebuah artikel dan pembahasan..sekaligus perenungan..

  1. Bos…
    Kalo Indonesia mencontoh Finlandia sepertinya susah karena kejauhaaannn!!!!
    Berkaca dari Malaysia saja deh…

  2. menurut saya memang seharusnya indonesia bersaing dengan yang susah..jangan khan finlandia.harusnya negara maju seperti jepang,china maupun amerika…
    jangan menyerah gitu aja..
    trus asal tau saja kalau indonesia itu lebih baik ketimbang malaysia.!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s